Dengan tujuan melaporkan capaian program tahun 2023 dan menjaring masukan atas rencana aktifitas pemberdayaan di Tahun 2024 untuk program ESTUNGKARA, Pundi Sumatra menyelenggarakan workshop akhir tahun yang menghadirkan perwakilan Organisasi perangat Daerah (OPD), akademisi, privat sector, unsur kecamatan dan desa serta perwakilan kader Suku Anak Dalam (SAD). Workshop yang dihelat di Hotel Amaris Bungo pada Kamis, 21 Desember 2023 tersebut sekaligus juga menjadi kesempatan bagi Pundi Sumatra untuk berbagi progress kegiatan penyusunan dokumen pembelajaran SAD wilayah Lintas Sumatra sebagai salah satu output program pada tahun tersebut.

Selain itu, workshop akhir tahun juga menjadi wadah bagi Pundi Sumatra untuk memetakan isu-isu prioritas daerah serta menampung banyak masukan dari berbagai pihak agar rencana program pemberdayaan SAD yang Pundi Sumatra jalankan tetap sejalan dengan isu prioritas yang Kabupaten Bungo tetapkan. Hal ini merupakan bagian strategi untuk memastikan keberlanjutan program dan pelibatan para pihak dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di tahun mendatang.

Acara yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dibuka oleh Asisten I Setda Bungo, Zulfadli, SE. Dalam kata sambutannya, Zulfadli memberikan apresiasi terhadap upaya pemberdayaan SAD di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

“Pencapaian akses dasar seperti adminduk dan ekonomi untuk SAD sudah semakin baik karena bantuan pendampingan Pundi Sumatra. Namun yang harus kita fikirkan adalah kemandirian SAD dan bagaimana kita dapat melanjutkan program ini pasca berakhirnya proyek Pundi Sumatra” tuturnya.

Selain itu, Zulfadli juga menyampaikan pemikirannya tentang potensi aspek kearifan local dan budaya pada SAD yang dapat di kelola dengan pendekatan desa wisata budaya.  Menurutnya kabupaten Bungo sangat minim objek wisata, dan keaslian SAD ini justru dapat di dorong sebagai salah satu objek wisata, yang dapat menjadi income pendapatan bagi komunitas SAD, bagi desa maupun PAD Kabupaten Bungo. Zilfadli berpendapat dengan desa wisata tersebut, akan banyak pengunjung yang datang dan belajar tentang kehidupan ataupun melakukan riset/penelitian budaya di lokasi SAD.

“Saya heran mengapa kunjungan pihak luar selalu terfokus di TNBD kabupaten Sarolangun. Padahal kondisi SAD di kabupaten Bungo sudah sangat maju dan telah di berdayakan. Jika pendampingan ini sudah sampai tahap memberi kemanfaatan ekonomi tidak hanya pada komunitas SAD, melainkan juga pada desa dan PAD kabupaten; itulah titik dimana pemberdayaan ini berhasil dan bermanfaat,” ujar Setda I itu.

Capaian Program Pemberdayaan

“Di tahun ini, kita intens mengkawal 12 warga yang belum terdaftar DTKS, termasuk juga memfasilitasi JKN bagi warga. DTKS ini sangat penting bagi mereka agar mendapatkan akses untuk program bantuan kesejahteraan social dari pemerintah”.

Usai mendengarkan sambutan dari Setda I, Yori Sandi selaku koordinator project dalam program ESTUNGKARA memaparkan laporan capaian program kepada para peserta. Peserta workshop yang hadir pada kesempatan ini adalah OPD-OPD seperti, Bappeda Bungo, Dinas Sosial Bungo, Dinas Pendidikan Bungo, Dinas Kesehatan Bungo, Dinas Dukcapil Bungo, PKK Kecamatan Pelepat, Polsek Pelepat, Puskesmas Rantau Keloyang, pemdes Dwi Karya Bakti, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bungo, Dinas Perindagkop Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo, Dinas Ketahanan Pangan Bungo, Kemenag Bungo, dan Baznas Bungo. Selain itu turut hadir perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo, seperti Universitas Muara Bungo, Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio, Akademi Kebidanan Amanah Muara Bungo serta perwakilan dari PT. MAP

Beberapa capaian yang telah dilaporkan dalam pertemuan ini termasuk dalam lima fokus program pemberdayaan yang dijalankan  oleh Pundi Sumatra. Seperti dalam Layanan Dasar, selama satu tahun terakhir 39 anak telah mendapatkan akta kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai hak konstitusional anak sebagai warga negara. Lalu 148 jiwa telah terinput dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Di tahun ini, kita intens mengkawal 12 warga yang belum terdaftar DTKS, termasuk juga memfasilitasi JKN bagi warga. DTKS ini sangat penting bagi mereka agar mendapatkan akses untuk program bantuan kesejahteraan social dari pemerintah,” ujar Yori.

Perolehan 146 JKN KIS untuk warga SAD juga merupakan capaian pada layanan aspek kesehatan, selain juga telah terlaksananya series edukasi dan penyadartahuan tentang isu-isu PHBS, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, serta pelaksanaan posyandu dan praktik-praktik pembuatan MPASI bagi bayi balita atas kolaborasi dengan berbagai pihak juga telah terlaksana dalam kurun waktu tersebut.

Pengembangan ekonomi alternatif juga mendapatkan porsi pendampingan yang cukup besar dari Pundi Sumatra di tahun 2023. Untuk pengembangan ekonomi ini, kelompok SAD Rombong Hari dan Badai tersebut sudah memiliki empat kelompok usaha, yaitu Mina Hasop Eluk (UKM Pengolahan Ikan), Mina Kelukup (Kelompok Pembesaran Ikan), Kelompok Tandan Berduri (Kelompok Tani), serta Kelompok Anyaman.

“keempat kelompok ini masih terus kita berikan peningkatan kapasitas serta pembentukan SOP untuk beberapa kelompok. Untuk saat ini yang sudah memiliki SK adalah kelompok Mina Hasop Eluk dan Kelompok Mina Kelukup,” tutur Yori.

Setelah menyampaikan laporan kegiatan, para peserta diminta berdiskusi secara berkelompok untuk memberikan masukan dan saran kepada Pundi Sumatra atas program pemberdayaan yang akan di lakukan untuk tahun 2024.  Peserta juga bisa memberikan informasi adanya dukungan / peluang program yang dapat di sinergikan bersama. Pembagian kelompok terdiri dari 3 tema dasar, yaitu layanan dasar, peningkatan ekonomi, dan kebijakan daerah.

Hasil diskusi dari para pihak tersebut menghasilkan beberapa ide program yang sejalan dengan isu-isu strategis di pemda Bungo. Beberapa komitmen muncul seperti dari kemenag Bungo yang akan melakukan bimbingan perkawinan untuk remaja sebagai upaya menekan angka pernikahan anak, serta rencana IAKSS Bungo untuk melakukan pendampingan psikologi untuk komunitas khususnya pada isu parenting dan literasi digital.

“Kematangan mental remaja serta pendampingan psikolog dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mencegah konflik yang terjadi dalam lingkup mereka,” ujar Mela Mayasari selaku akademisi dari IAKSS.

Selain itu, pada layanan kesehatan, Dinas Kesehatan bersedia memperkuat kehgiatan posyandu khusus yang sebelumnya telah diinisiasi oleh tim Matching Fund Universitas Jambi pada November 2023 lalu. Komitmen dari Dinas Kesehatan ini membawa angin segar bagi para kader posyandu yang berasal dari komunitas agar bisa mendapatkan peningkatan kapasitas di tahun selanjutnya.

Di tingkat kebijakan, para peserta juga menyarankan untuk mendorong pengaktifan Kembali forum komunikasi pemberdayaan SAD dan meminta Bappeda untuk dapat manjadi leading sektor dalam pengorganisasian OPD untuk merevitalisasi kembali forum komunikasi ini; serta adanya masukan untuk mendorong payung hukum berupa Peraturan daerah (perda) atau Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur secara teknis pelaksanaan pemberdayaan KAT di Kabupaten Bungo.

Skema Gagasan Desa Wisata Budaya di Kelukup

“Desa wisata budaya ini diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian bagi SAD, bagi warga desa sekitar dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah”.

Pada sesi diskusi workshop tersebut, gagasan desa wisata juga sempat disinggung untuk dibahas bersama. Wacana ini ditanggapi positif oleh para pihak, khususnya Setda I Bungo. Inisiatif ini dianggap penting untuk mempertahankan dan memperkenalkan adat istiadat serta budaya nenek moyang kepada generasi muda di komunitas tersebut. Tanpa langkah-langkah seperti ini, kemungkinan besar pemuda di komunitas tersebut kehilangan koneksi dengan warisan budaya mereka.

Dewi Yunita selaku CEO Pundi Sumatra menyampaikan bahwa pengembangan desa wisata budaya ini diharapkan tidak hanya dalam upaya mempertahankan warisan budaya, melainkan Upaya peningkatan ekonomi dan meningkatkan partisipasi dan koneksi atar komunitas, desa dan pemerintah daerah;  sehingga inklusi sosial juga dapat terjadi dengan lebih cepat.

“Sebenarnya dalam pengembangan Desa wisata Budaya di komunitas suku anak dalam, kami telah melakukan pemetaan potensi dan menyusun draft konsep . Namun, implementasinya akan kita lakukan secara lebih serius pada tahun 2024 hingga akhir 2025 mendatang. Untuk finalisasi konsep tersebut, kami akan mengatur kembali diskusi khusus yang melibatkan PMD, Pemerintah Desa dan Kecamatan, Dinas pariwisata, Bappeda maupun Dinas Sosial,” tutur Dewi.

Gagasan desa wisata budaya di Desa Dwi Karya Bakti ini berangkat dari potensi lokal yang telah mereka miliki, seperti kearifan budaya tari bedeti, ritual pengobatan tradisional, tradisi ngakop ikan, keahlian menganyam serta kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang juga dapat menjadi objek belajar bagi masyarakat luar. Tahun 2024 akan menjadi fase dalam penguatan kelembagaannya, kader sebagai kelompok pengelola dan penyiapan infrastruktur dalam mewujudkan gagasan tersebut.

“Desa wisata budaya ini diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian bagi SAD, bagi warga desa sekitar dan meningkatkan pendapatan ekonomi daerah,” ujar Dewi.