Dalam pertemuan hangat di BAPPEDA Kabupaten Bungo, para pemangku kepentingan berkumpul untuk berdiskusi dan mengevaluasi perjalanan program ESTUNGKARA untuk Suku Anak Dalam. Dari diskusi strategis hingga kunjungan lapangan yang penuh makna, program ini bukan hanya sebuah proyek, tetapi sebuah gerakan untuk memberdayakan komunitas adat.
Pundi Sumatra dalam program ESTUNGKARA telah melakukan upaya pemberdayaan pada komunitas Suku Anak Dalam Jambi di dua kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Sarolangun. Meski telah memasuki tahun ketiga pemberdayaan, lokasi Kabupaten Bungo sejatinya telah lama mendapatkan pendampingan oleh Pundi Sumatra sehingga cukup banyak perubahan yang telah didapat oleh komunitas Suku Anak Dalam di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.
Komunitas di desa tersebut harapannya bisa menjadi pilot project untuk lokasi-lokasi dampingan lain mengingat bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan hampir sepuluh tahun tersebut telah mulai menunjukkan perubahan, seperti berkembangnya beragam ekonomi alternatif, terbentuknya beberapa kelompok usaha, serta kemandirian komunitas dalam mengakses layanan dasar secara mandiri. Perubahan yang juga cukup significant adalah semakin besarnya perhatian dan dukungan parapihak pada komunitas ini yang di terjemahkan dalam kesediaan berkolaborasi dalam pemberdayaan SAD.
Program ESTUNGKARA yang didukung Kemitraan Partnership ini pun menambah kesempatan Pundi Sumatra untuk melakukan inisiasi baru yakni pembentukan posyandu khusus yang di fasilitasi bersama Universitas Jambi serta pemerintahan setempat. Posyandu Khusus cukup menarik tim Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Tim kesekretariatan INKLUSI, yang tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) program di wilayah dampingan Pundi Sumatra tersebut.
Kunjungan monev berlangsung pada hari Kamis, 18 Juli 2024 di Bappeda Kabupaten Bungo dan Desa Dwi Karya Bakti. Pagi itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, H. Deddy Irawan, S.E., M.M., menerima tim monev di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan harapan agar program pemberdayaan ini dapat terus berlanjut. Menurutnya, program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas Suku Anak Dalam, serta mendukung peningkatan indikator kinerja daerah, khususnya dalam hal jumlah Suku Anak Dalam yang berhasil diberdayakan.
Setelah audiensi, pelaksanaan monev dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemangku kepentingan (stakeholder) di Ruang Anggrek Bappeda Kabupaten Bungo. Pertemuan dipimpin oleh Dr. Auri Adham Putro, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Ekonomi Bappeda) dan dihadiri oleh Iman Budisetiawan, S.Hut., M.A.P. (Sekretaris Bappeda) Dr. Yunardi, S.KM., M.Kes (Perencana Ahli Madya Bappeda), serta Dr. Aminah, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda). Monev juga diikuti secara langsung oleh beberapa Kepala atau Perwakilan OPD dan stakeholder antara lain: Quswen Ikmal, S.Pi., M.M. (Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan), Drs. Toto Tohirudin (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Mufazoh, S.Kep., Ners (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan), Henywati, S.IP (Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dan Dr. Syafrialdi, S.Pi., M.Si (Universitas Muara Bungo).
Dalam pertemuan ini, beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyatakan pendapatnya untuk tidak memaksa komunitas Suku Anak Dalam menjalani kehidupan modern dan meninggalkan kebudayaan mereka.
Pendapat sebagian peserta lain justru berbeda, bahwa dengan tidak mendampingi dan membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang terjadi disekitarnya; justru itu sebuah ‘pembiaran’ dan ‘ketidakpedulian’. Karena komunitas suku anak dalam saat ini juga tengah mengalami gempuran moderenisasi yang siap atau tidak siap sudah hadir di tengah-tengah mereka.
“Budaya mereka yang harus kita jaga agar tetap lestari, maka dari itu program-program pemberdayaan kepada mereka harus memastikan agar budaya atau kearifan lokal tersebut tidak hilang dan terintegrasi dengan program pemberdayaan,” ujar Auri Adham selaku Kabid Ekonomi Bappeda Bungo.
Ia juga menegaskan pentingnya kerjasama berkelanjutan dengan Pundi Sumatra, terutama untuk menjadikan program ini sebagai inovasi daerah. Para peserta pertemuan juga berharap agar kegiatan pemberdayaan Suku Anak Dalam dapat terus dilanjutkan dan diperluas.
Senada dengan itu, Quswen Ikmal selaku Kadis Peternakan dan Perikanan Kab. Bungo juga mengatakan bahwa program kerja berupa bantuan bibit dan pakan yang diberikan kepada kelompok usaha pembesaran ikan di Suku Anak Dalam tidak lepas dari Pundi Sumatra selaku fasilitator. Quswen menjelaskan bahwa dinas peternakan dan perikanan akan terus menganggarkan bantuan bibit ikan kepada komunitas adat ini.
“Bibit ikan yang mereka pelihara ini, bila panen sebagian akan dibagi rata ke komunitas, sebagian dijual juga. Ikan asap itu hasil dari panen ikan mereka sendiri dan dari sekian banyak kelompok perikanan yang di bawah binaan Disnakkan justru yang bertahan dengan kepemilikan uang kas adalah SAD. Makanya usaha mereka ini harus kita bantu promosinya,” tuturnya.
Lebih lanjut ia juga menceritakan tentang upaya bersama untuk menghilangkan stigma terhadap produk makanan ikan asap yang dihasilkan dari kelompok usaha Mina Hasop Eluk itu. Ia juga bercerita bahwa ikan asap selalu di ikutsertakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dalam setiap bazar dan acara pemerintahan.